rencana kerja caleg partai buruh kab bekasi

RENCANA KERJA CALEG PARTAI BURUH

KABUPATEN BEKASI

jika hasil saura pemilu legeslatif nanti menghasilkan/ mengantarkan saya sebagai salah satu caleg yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bekasi, dan atau mampu memperoleh satu fraksi dalam pemilu ini alangkah baiknya lagi, akan tetapi jika hanya saya yang maju, maka, program yang akan saya lakukan adalah:

jika saya boleh berharap saya berada di komisi E dimana tentang kesejahteraan rakyat, maka

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan saya akan mengundang

1. kepala dinas tenaga kerja (disnaker)
2. kepala dinas kesehatan
3. kepala dinas pendidikan dan kebudayaan
4. serta semua yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

untuk mempertanyakan kinerja mereka yang selama ini kurang efektif dan seolah acuh terhadap kepentingan masyarakat bekasi yang dikelilingi oleh kawasan industri dan lahan pertanian yang luas serta pengaturan sistem pengairan sawah bagi masyarakat petani.

kepala dinas tenaga kerja,

1. mengapa dalam hal banyaknya pelanggaran di dalam sebuah perusahaan mereka seperti menutup mata terhadap pelanggaran tersebut,
2. mengapa di daerah industri seperti kab beksi ini banyak penggangguran tapi malah menghadirkan pengguna jasa tenagakerja dari daerah lain..?,
3. meminta agar melaksanakan tugas disnaker sesuai amanat undang-undang no 13 tahun 2003 dalam hal mengawasi/menindak perusahaan yang nakal dan mendata ulang tenaga kerja yang tidak didaftarkan oleh pengusaha pada disnaker dan untuk menambah pendapatan pemerintah melalui pajak penghasilan dari pekerja (PPH)

kepala dinas kesehatan :

1. meminta agar mendata ulang masyarakat miskin kab Bekasi dan memantau, minindak pengelola rumah sakit yang menolak masyarakat miskin/orang tidak mampu untuk membayar lansung biaya berobat mereka.
2. meminta agar rumah sakit swasta ikut berperan dalam hal progran pemerintah seperti jamkesmas/ askeskin/ JPK dalam jamsostek.
3. meminta agar rumah sakit memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasiennya dan memberikan obat serta Dokter terbaik di setiap pelayanannya.

kepala dinas pendidikan :

1. meminta agar memperbaiki mutu pengajar dan anak didiknya serta memperbaiki sarana dan prasarana sekolah di kab bekasi.
2. memeinta agar dalam program pendidikan sistem ganda (PSG) di smk kab bekasi di lihat lansung atau di lacak sistemya kebenaran ilmu yang di dapat di sekolah dan di perusahaan, agar menghasilkan lulusan yang benar terampil dan ahli.
3. meminta agar mengawasi sekolah yang nakal ( mencari keuntungan/memungut biaya yang besar/ pada siswanya) serta melakukan pengawasan lansung. bukan dari data atau informasi bawahan.

kepala dinas pertanian ataupun perikanan :

1. meminta agar dinas pertanian memperhatikan distribusi pupuk bersubsidi sampai kepeda para petani, pupuk yang sampai ke petani harus sesuia dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
2. meminta kepada siapapun yang menyangkut dengan hasil dari panen pada petani harus di lindungi dengan menjamin pasar yang transparan tidak ada tengkulak/atau apapun namanya yang membeli hasil panen yang tidak sesua standar.
3. meminta siapapun yang berkaitan dengan kepentingan nelayan daerah muara gembong, dalam hal sarana prasarana penampungan/ gudang/ pasar di bangun dengan kualitas terbaik,
4. serta membuat serta memperbaiki jalan menuju muara gembong harus lancar untuk mendristribusikan hasil tangkapan para nelanyan muara gembong menuju kota kab bekasi
5. memberikan subsidi kepada para nelayan memberikan pinjaman lunak pada nelayan agar nelayan menjadi sejahtera.

menertibkan semua LSM/organisasi-organisasi yang berada di kabupaten bekasi agar tidak terjadi premanisme dan yang tidak berkepentingan dengan kesejahteraan masyarakat atau mencari keuntungan untuk kelompok/ organisasinya sendiri di wilayah kab bekasi.

dan yang lain tentunya berkaitan dengan kemakmuran kesejahteraan masyarakat kab bekasi, dalam hal tugas pokok sebagai angota dewan perwakilan rakyat daerah kab bekasi tak luput pula nantinya dalam rapat/ pembahasa RAPBD akan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat/masyarakat kab bekasi, serta dalam penbahasan peraturan daerah yang akan dilahirkan nantinya harus memenuhi aspek yuridis, sosialis dan ekonomis.

dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan orang banyak dan kenegaraan harus melibatkan rakyat (demokratis), serta penegakan hukum yang adil dan adanya law inforcement,